Pelajar Mengaku Belum Aman di Media Sosial, Menkomdigi Minta Big Tech Ikut Tanggung Jawab
Perwakilan pelajar menyampaikan keresahan soal perundungan di media sosial kepada Menkomdigi Meutya Hafid, Senin (16/11/2026). Meutya meminta perusahaan teknologi besar ikut menjalankan literasi digital, sementara Kemkomdigi dan KemenPPPA sepakat memperkuat kolaborasi.
Sekelompok pelajar SMA datang ke Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026), membawa cerita yang mungkin terasa akrab bagi banyak remaja: media sosial belum terasa aman. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mendengarkan pengalaman mereka soal perundungan dan kekerasan di ruang digital, lalu dalam audiensi yang juga dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menegaskan bahwa perusahaan teknologi besar yang beroperasi di Indonesia ikut bertanggung jawab melindungi anak.
Pertemuan itu memang tidak melahirkan aturan baru, bahkan tidak ada angka capaian baru yang diumumkan. Namun, suara pelajar yang dibawa langsung ke meja menteri justru memberi gambaran jujur tentang seberapa jauh pelindungan anak di media sosial sudah berjalan, hampir delapan bulan setelah aturan pembatasan akun anak mulai diterapkan. Kami merangkum apa yang disampaikan, konteks aturannya, dan langkah yang bisa kamu ambil.
Ringkasnya: Senin (16/11/2026), perwakilan organisasi pelajar yang didampingi Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyampaikan keresahan soal keamanan media sosial kepada Menkomdigi Meutya Hafid. Meutya menyebut anak-anak merasa belum aman di media sosial dan meminta perusahaan teknologi besar ikut menjalankan literasi digital. Kemkomdigi dan KemenPPPA sepakat memperkuat kolaborasi mencegah kekerasan terhadap anak hingga tingkat daerah. Pertemuan ini tidak mengumumkan kebijakan baru; dasar aturannya tetap PP TUNAS (PP Nomor 17 Tahun 2025).
Daftar Isi
- Apa yang disampaikan pelajar kepada Menkomdigi
- Tuntutan Komdigi untuk perusahaan teknologi
- Kolaborasi Kemkomdigi dan KemenPPPA
- Posisi PP TUNAS hampir delapan bulan berjalan
- Langkah praktis untuk pelajar dan orang tua
- FAQ
Apa yang disampaikan pelajar kepada Menkomdigi?
Menurut siaran pers Komdigi, rombongan yang hadir terdiri dari perwakilan OSIS Jakarta, organisasi OSIS tingkat nasional, Maju Bersama OSIS, Generasi Berencana (GenRe), dan Forum Anak. IDN Times, yang meliput langsung pertemuan itu, menyebut para pelajar berasal dari SMA di DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Keluhan mereka ternyata bukan soal ingin berhenti bermedia sosial. Mereka justru menyampaikan kebutuhan akan media sosial yang lebih aman, akses informasi, dan iklim media sosial yang lebih terjaga. Perundungan di media sosial menjadi salah satu persoalan yang paling disorot. IDN Times bahkan mencatat bahwa perkembangan kecerdasan artifisial (AI) ikut disebut sebagai tantangan baru dalam pelindungan anak.
Meutya lalu merangkum apa yang ia dengar dari para pelajar itu. Menurutnya, pengalaman mereka bahkan menjadi masukan penting untuk mengawal pelaksanaan aturan pelindungan anak.
"Anak-anak merasa bahwa dirinya tidak aman atau belum aman ketika berada di media sosial. Anak-anak merasa media sosial bisa lebih baik lagi, karena mereka juga perlu mendapatkan informasi dan literasi yang lebih banyak lagi," tutur Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dalam siaran pers Komdigi.
Ahmad Doli Kurnia, yang menggandeng para pelajar ke Komdigi, menyebut kunjungan itu bagian dari rangkaian audiensi ke tujuh kementerian. Menurut JPNN dan IDN Times, rombongan sebelumnya sudah menemui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta Menteri PPPA. Namun, ada perbedaan kecil antarsumber: siaran pers Komdigi dan JPNN menulis jabatan Doli sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, sementara IDN Times menyebutnya anggota Komisi II DPR RI.
"Kekerasan terhadap anak itu bukan hanya secara fisik atau verbal, tetapi juga ada kekerasan digital yang sekarang sudah mulai meluas," jelas Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, dalam siaran pers Komdigi.
Apa yang dituntut Komdigi dari perusahaan teknologi?
Pesan paling tegas justru muncul saat Meutya juga menerima Menteri PPPA Arifah Fauzi, yang menurut JPNN dan IDN Times ikut hadir dalam audiensi bersama pelajar itu. Dalam siaran pers Komdigi lainnya, Meutya menegaskan pelindungan anak tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Perusahaan teknologi global atau Big Tech yang beroperasi di Indonesia, menurutnya, harus ikut menciptakan ruang digital yang aman bagi anak.
"Literasi digital kepada generasi muda tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, tapi juga para perusahaan-perusahaan besar atau Big Tech yang beroperasi di Indonesia," ujar Meutya, seperti dikutip Antara.
Antara menambahkan, menurut Meutya, kewajiban itu muncul karena ruang digital yang diciptakan perusahaan teknologi memang harus dirancang dengan mengedepankan keamanan pengguna. Namun, pernyataan ini masih berupa sikap pemerintah, belum kewajiban baru yang diumumkan. Hingga Selasa (17/11/2026) pagi, kami belum menemukan tanggapan resmi perusahaan teknologi atas pernyataan tersebut di media yang kami periksa.
Apa isi kolaborasi Kemkomdigi dan KemenPPPA?
Sementara itu, Arifah datang dengan fokus yang sedikit berbeda. Ia tidak hanya bicara soal anak sebagai korban, tetapi juga mencegah anak menjadi pelaku kekerasan. Salah satu pendekatan yang ia tekankan ternyata bukan teknologi, melainkan menumbuhkan empati sejak dini.
"KPPA dengan Komdigi akan memperkuat kolaborasi untuk mencegah kekerasan terhadap anak-anak ataupun kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak," ujar Menteri PPPA Arifah Fauzi, dalam siaran pers Komdigi.
Arifah berharap gerakan itu tidak berhenti di Jakarta. "Jadi mudah-mudahan gerakan ini bisa berlanjut. Bukan hanya di tingkat nasional saja, tapi ini bisa sampai ke tingkat daerah," katanya. Padahal, siaran pers yang sama belum merinci bentuk program, anggaran, ataupun jadwal kolaborasi tersebut.
Sudah sejauh mana PP TUNAS berjalan?
Meutya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, yang dikenal sebagai PP TUNAS. Menurut laporan InfoPublik yang dimuat KemenPANRB, aturan ini memasuki tahap implementasi pada 28 Maret 2026. Salah satu intinya, akses anak di bawah 16 tahun ke platform digital berisiko tinggi ditunda, dan platform wajib menilai risiko layanannya.
Saat evaluasi enam bulan pada 7 Oktober 2026, Komdigi memaparkan laporan beberapa platform. Menurut siaran pers Komdigi kala itu, TikTok melaporkan sekitar sembilan juta akun pengguna di bawah 16 tahun sudah dinonaktifkan. Meta melaporkan memblokir sekitar 85 ribu akun di Instagram dan 99 ribu akun di Facebook, ditambah sekitar 22,5 juta akun anak yang dialihkan ke fitur Teen Account.
Padahal, angka penonaktifan bukan satu-satunya ukuran. Dalam evaluasi yang sama, Komdigi masih mengategorikan Instagram dan Facebook sebagai platform berisiko tinggi meski fitur Teen Account sudah diterapkan, dan masih menunggu laporan Meta soal akun anak di Threads. Pemerintah memakai tujuh kategori risiko: kontak, konten, kecanduan, keamanan, konsumen, kondisi fisik dan fisiologis, serta kesehatan mental.
| Waktu | Peristiwa |
|---|---|
| 28 Maret 2026 | PP TUNAS memasuki tahap implementasi |
| 4 Agustus 2026 | Komdigi sebut sekitar lima juta akun anak diturunkan atau dibatasi platform |
| 7 Oktober 2026 | Evaluasi enam bulan, Instagram dan Facebook masih berisiko tinggi |
| 16 November 2026 | Pelajar sampaikan keresahan ke Menkomdigi, Kemkomdigi dan KemenPPPA perkuat kolaborasi |
Konteks ini justru menjelaskan mengapa keluhan pelajar tetap relevan, bahkan setelah jutaan akun anak ditangani. Pada Agustus lalu, Meutya mengutip data pemerintah bahwa sekitar 48 persen anak Indonesia pernah mengalami perundungan siber, menurut laporan InfoPublik yang sama. Angka itu sudah ia sebut sejak Juli 2025 sebagai catatan Komdigi tentang anak yang pernah menggunakan internet, seperti dilaporkan Kompas.com. Namun, pada 26 Oktober 2026 Meutya memakai angka berbeda, yaitu 45 persen, berdasarkan riset UNICEF menurut detikNews, tanpa rincian tahun survei dan jumlah respondennya.
Isu ini juga bersinggungan dengan pembatasan di toko aplikasi; sebelumnya kami memberitakan aturan rating 18+ Apple untuk aplikasi AI companion dan kontrol AI Google untuk akun siswa.
Apa yang bisa dilakukan pelajar dan orang tua sekarang?
Aturan dan kolaborasi antarkementerian ternyata butuh waktu untuk terasa di linimasa. Sambil menunggu, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan hari ini:
- Simpan bukti sebelum memblokir. Tangkapan layar pesan, komentar, atau unggahan yang menyerang, lengkap dengan nama akun dan waktunya, akan berguna saat melapor.
- Pakai fitur lapor dan blokir di platform. Laporan pengguna termasuk sinyal yang dipakai platform untuk menilai risiko layanan, sejalan dengan tujuan PP TUNAS.
- Ceritakan ke orang dewasa yang dipercaya. Guru BK, wali kelas, atau orang tua bisa membantu menentukan langkah berikutnya. Kekerasan digital justru makin berat bila ditanggung sendirian.
- Lapor ke SAPA 129 bila sudah mengarah ke kekerasan. Layanan pengaduan KemenPPPA ini bisa dihubungi lewat telepon 129, WhatsApp 08111 129 129, atau formulir di laporsapa129.kemenpppa.go.id.
- Hati-hati membagikan data pribadi. Foto seragam, alamat sekolah, dan nomor ponsel bisa dipakai untuk merundung atau menipu. Tips memilah data ada di panduan cek keamanan data sebelum unggah dokumen.
Suara anak muda di ruang digital juga pernah diangkat Meutya dalam acara lain bulan lalu, seperti kami tulis di berita ajakan Menkomdigi agar anak muda jadi pencipta AI.
FAQ: pelajar, media sosial, dan PP TUNAS
Kapan pertemuan pelajar dengan Menkomdigi berlangsung?
Pada Senin, 16 November 2026, di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat. Di hari yang sama, Menkomdigi Meutya Hafid juga menerima Menteri PPPA Arifah Fauzi.
Organisasi pelajar mana saja yang hadir?
Menurut siaran pers Komdigi, hadir perwakilan OSIS Jakarta, organisasi OSIS tingkat nasional, Maju Bersama OSIS, Generasi Berencana (GenRe), dan Forum Anak. Mereka didampingi Ahmad Doli Kurnia dari DPR RI.
Apakah ada aturan baru dari pertemuan ini?
Tidak. Pertemuan ini berisi penyampaian aspirasi dan komitmen kolaborasi. Dasar aturannya tetap PP Nomor 17 Tahun 2025 atau PP TUNAS, yang memasuki tahap implementasi pada 28 Maret 2026.
Apa yang diminta pemerintah dari perusahaan teknologi besar?
Menkomdigi meminta perusahaan teknologi yang beroperasi di Indonesia ikut bertanggung jawab melindungi anak, termasuk menjalankan literasi digital bagi generasi muda dan merancang layanan yang mengutamakan keamanan pengguna.
Ke mana melapor kalau mengalami kekerasan di media sosial?
Gunakan fitur lapor di platform, ceritakan ke guru atau orang tua, dan bila sudah mengarah ke kekerasan, hubungi SAPA 129 KemenPPPA lewat telepon 129, WhatsApp 08111 129 129, atau laman laporsapa129.kemenpppa.go.id.
Kalau kamu bingung harus mulai dari mana saat menghadapi komentar yang menyerang, kamu bisa menceritakan situasinya ke chat kakak.ai tanpa menyebut nama lengkap atau data pribadi siapa pun, lalu meminta bantuan menyusun kronologi singkat untuk dilaporkan ke platform atau disampaikan ke guru BK. Coba Sekarang, Gratis.
Platform AI all-in-one untuk produktivitas kamu
Coba kakak.ai Gratis