Setahun Coding & AI di Sekolah: Evaluasi Program dan PR Menyambut Tahun Ajaran 2026/2027

Agustus 2026. Tahun ajaran baru dimulai, dan ini momen yang pas buat bertanya: setelah satu tahun berjalan, bagaimana nasib mata pelajaran coding dan AI di sekolah Indonesia?

Akrabnya, akhir 2024 sempat heboh. Pemerintah mengumumkan coding dan kecerdasan buatan bakal masuk kurikulum. Banyak yang antusias, tidak sedikit yang skeptis. Satu tahun kemudian, kita punya data untuk menilai: mana yang berhasil, mana yang masih jadi pekerjaan rumah.

Coding dan AI resmi menjadi mata pelajaran pilihan di sekolah Indonesia sejak tahun ajaran 2025/2026 melalui Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025. Setahun berjalan, program ini mencatat kemajuan di pelatihan guru dan pengadaan perangkat, tapi masih menghadapi tantangan besar di kesiapan tenaga pengajar, infrastruktur daerah, dan ketimpangan akses antar sekolah.

TL;DR: Inti Artikel Ini

• Lebih dari 59 ribu sekolah sudah menerapkan coding dan AI sebagai mapel pilihan, dengan alokasi 2 jam per minggu untuk jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK.
• Pemerintah menargetkan 361 ribu guru dilatih deep learning, coding, dan AI sepanjang 2026. Pelatihan perdana mencatat partisipasi hampir 100 persen.
• Sebanyak 288 ribu unit smartboard sedang didistribusikan ke sekolah, dari target 1 juta unit.
• Ujian Nasional resmi digantikan Tes Kompetensi Akademik (TKA), dan TKA menjadi salah satu syarat masuk PTN jalur SNBP 2026.
• PR terbesar belum beres: kesiapan guru senior, internet dan perangkat di daerah tertinggal, plus materi ajar yang cepat usang karena teknologi bergerak sangat cepat.

Daftar Isi

• Latar Belakang: Kenapa Coding dan AI Masuk Kurikulum
• Apa yang Sudah Berjalan di Tahun Pertama
• Kenapa Mapel Ini Cuma Pilihan, Bukan Wajib
• PR Besar yang Belum Beres
• Perubahan Kebijakan yang Menyertainya
• Tools yang Bisa Dipakai Guru dan Orang Tua
• Outlook Tahun Ajaran 2026/2027

Latar Belakang: Kenapa Coding dan AI Masuk Kurikulum

Gagasan ini berawal dari keprihatinan yang cukup panjang. Indonesia kekurangan sekitar 500 ribu talenta digital setiap tahunnya. Sementara itu, pemanfaatan AI di tempat kerja sudah melonjak. Menurut Microsoft Work Trend Index, 92 persen knowledge workers Indonesia sudah memakai generative AI. Angka adopsi yang tinggi ini tidak dibarengi kesiapan pendidikan formal, dan celah itulah yang coba diisi lewat kurikulum.

Lewat Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menetapkan coding dan AI sebagai mata pelajaran pilihan. Berlaku mulai tahun ajaran 2025/2026, untuk jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK. Alokasinya 2 jam per minggu, dan sifatnya pilihan, bukan wajib. Sekolah yang siap yang menerapkan, sesuai arahan Mendikdasmen Abdul Mu'ti. Dokumen resminya bisa dicek langsung di JDIH Kemendikdasmen.

Apa yang Sudah Berjalan di Tahun Pertama

Kalau dilihat dari sisi program, pemerintah bergerak cukup agresif. Data terakhir menyebut lebih dari 59 ribu sekolah sudah menerapkan coding dan AI sebagai mapel pilihan. Angka ini naik dari estimasi awal sekitar 50 ribu sekolah yang dinyatakan siap oleh Mendikdasmen.

Di sisi guru, pelatihan digeber besar-besaran. Kemendikdasmen menargetkan 361 ribu guru dilatih deep learning, coding, dan AI sepanjang 2026. Pelatihan perdana yang digelar pertengahan tahun mencatat partisipasi hampir 100 persen, seperti dilaporkan detikcom. Jawa Tengah bahkan disebut sebagai contoh provinsi yang guru-gurunya mulai mengoptimalkan AI dalam pembelajaran.

Infrastruktur juga mulai bergerak. Pemerintah mendistribusikan 288 ribu unit smartboard atau Interactive Flat Panel (IFP) ke sekolah-sekolah, dengan target total 1 juta unit. Anggaran untuk pengadaan perangkat ini mencapai Rp16,9 triliun. Smartboard ini diharapkan jadi tulang punggung pembelajaran digital, termasuk untuk mata pelajaran coding dan AI.

Kenapa Mapel Ini Cuma Pilihan, Bukan Wajib

Banyak orang tua bertanya, kenapa coding dan AI tidak langsung diwajibkan saja. Alasannya sederhana: kesiapan tidak merata. Tidak semua sekolah punya guru yang bisa mengajar coding. Tidak semua daerah punya internet yang stabil. Memaksakan kewajiban justru bakal memperlebar ketimpangan.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan bahwa mapel ini hanya diterapkan di sekolah yang siap. Sekolah boleh menerapkannya sebagai pilihan, dan bisa mengembangkan sendiri sesuai kapasitas. Pendekatan bertahap ini memang lebih aman, tapi konsekuensinya jelas: sekolah di kota besar dengan fasilitas lengkap akan jalan duluan, sementara sekolah di daerah tertinggal menunggu giliran.

PR Besar yang Belum Beres

Setahun berjalan, setidaknya ada empat pekerjaan rumah yang masih menggantung.

1. Kesiapan Guru Senior

Guru yang sudah mengajar 20 tahun lebih terbiasa dengan metode konvensional. Pelatihan singkat tidak otomatis mengubah cara mengajar. Banyak yang kembali ke metode lama begitu pelatihan selesai. Dibutuhkan pendampingan berkelanjutan, bukan sekadar pelatihan sekali jalan.

2. Infrastruktur dan Digital Divide

Internet yang putus-putus dan minimnya perangkat masih jadi kendala utama di banyak daerah. Smartboard yang dikirim tidak otomatis berarti siap dipakai. Tanpa jaringan yang memadai dan listrik yang stabil, perangkat canggih hanya jadi pajangan.

3. Materi Cepat Usang

Teknologi AI berubah sangat cepat. Materi ajar yang disusun awal tahun bisa terasa ketinggalan dalam hitungan bulan. Kurikulum perlu dirancang agar fokus ke konsep dasar dan cara berpikir, bukan sekadar mengikuti tool terbaru.

4. Ketimpangan Akses

Karena sifatnya pilihan, sekolah yang menerapkan cenderung yang sudah siap secara fasilitas. Sekolah yang paling membutuhkan justru paling lambat mendapat akses. Tanpa intervensi khusus, kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah berisiko melebar.

Perubahan Kebijakan yang Menyertainya

Tahun ini bukan cuma soal mapel baru. Struktur pendidikan Indonesia juga mengalami perubahan besar. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dipecah menjadi tiga kementerian: Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, dan Kemenkebud. Kurikulum Merdeka bertransformasi menjadi Kurikulum Nasional 2026. Ujian Nasional resmi digantikan Tes Kompetensi Akademik (TKA), yang mulai dipakai sebagai syarat masuk PTN lewat jalur SNBP 2026.

Deep learning juga diangkat sebagai pendekatan pembelajaran, bukan kurikulum baru. Pendekatan ini menekankan pembelajaran yang mindful, meaningful, dan joyful, sesuai arahan Kemendikdasmen. Artinya, coding dan AI tidak diajarkan dengan hafalan, tapi lewat pengalaman dan pemecahan masalah nyata.

Tools yang Bisa Dipakai Guru dan Orang Tua

Buat guru dan orang tua yang mau mendampingi anak belajar coding dan AI, 2026 sebenarnya punya banyak pilihan. Platform AI lokal seperti kakak.ai bisa dipakai untuk menyusun modul ajar, membuat soal latihan, sampai merancang kegiatan belajar yang interaktif. Semua bisa dicoba gratis dengan credit harian, tanpa kartu kredit.

Buat yang baru mulai, pendekatannya sederhana: minta AI membuatkan contoh soal, minta dia menjelaskan konsep dengan bahasa yang mudah, atau minta dia menyusun rencana pembelajaran mingguan. Guru tetap jadi kurator dan kontekstualisator, AI yang mengerjakan bagian repetitif.

Kalau kamu mau tahu lebih dalam soal perbandingan aturan AI di sekolah antar negara, baca artikel kami soal 4 Negara, 4 Cara Atur AI di Sekolah: Norwegia vs Indonesia vs Australia. Buat yang penasaran soal metrik keberhasilan AI di pendidikan, artikel Mengukur AI di Pendidikan: Kenapa Efisiensi adalah Metrik yang Salah bisa jadi bacaan lanjutan yang menarik. Sementara buat guru yang mau langsung praktik menyusun perangkat ajar, panduan AI buat Dosen: Susun CPL, RPS, Buku Ajar & Monograf 10x Lebih Cepat bisa jadi titik awal.

Outlook Tahun Ajaran 2026/2027

Pelajaran coding dan AI dipastikan berjalan di tahun ajaran 2026/2027. Pemerintah terus menambah program pelatihan guru, dan pengiriman smartboard berjalan bertahap. Tapi keberhasilan jangka panjang tidak diukur dari jumlah perangkat yang terkirim, melainkan dari kualitas pembelajaran di kelas.

Kabar baiknya, momentumnya ada. Guru-guru muda terbuka pada AI, partisipasi pelatihan tinggi, dan banyak sekolah mulai menemukan format yang pas. Yang dibutuhkan sekarang adalah konsistensi: pendampingan guru yang berkelanjutan, perbaikan infrastruktur di daerah tertinggal, dan kurikulum yang adaptif terhadap perubahan teknologi.

Buat guru, orang tua, atau mahasiswa keguruan yang mau ikut mendorong perubahan ini, mulailah dari hal kecil. Coba satu tool AI untuk membantu pekerjaan administrasi, pelajari satu konsep baru setiap minggu, dan bagikan pengalamanmu ke rekan sesama guru. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten.

FAQ: Pertanyaan Umum

Apakah coding dan AI wajib di semua sekolah?

Tidak. Coding dan AI adalah mata pelajaran pilihan, bukan wajib. Hanya sekolah yang siap yang menerapkannya, sesuai Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 dan arahan Mendikdasmen Abdul Mu'ti.

Mulai kelas berapa siswa belajar coding dan AI?

Mapel ini berlaku untuk jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK. Untuk SD, pembelajaran dimulai dari kelas 5 ke atas. Alokasi waktunya 2 jam per minggu.

Berapa banyak sekolah yang sudah menerapkan mapel ini?

Data terakhir menyebut lebih dari 59 ribu sekolah sudah menerapkan coding dan AI sebagai mapel pilihan, naik dari estimasi awal sekitar 50 ribu sekolah.

Apa bedanya deep learning dengan kurikulum baru?

Deep learning adalah pendekatan pembelajaran, bukan kurikulum baru. Pendekatan ini menekankan pembelajaran yang mindful, meaningful, dan joyful. Kurikulum Merdeka sendiri bertransformasi menjadi Kurikulum Nasional 2026.

Bagaimana cara guru dan orang tua mendukung pembelajaran coding dan AI?

Mulai dari hal kecil: gunakan platform AI untuk menyusun modul ajar atau soal latihan, dampingi anak belajar konsep dasar, dan pastikan anak paham etika penggunaan AI. Guru tetap berperan sebagai kurator dan kontekstualisator materi.

Coba kakak.ai Sekarang, Gratis