188 Ribu Guru Belajar Koding dan AI, Kemendikdasmen Pastikan Guru Non-ASN Tetap Mengajar pada 2027
Jelang Hari Guru Nasional 2026, Ditjen GTK Kemendikdasmen mencatat 188.003 guru belajar Koding dan Kecerdasan Artifisial, tunjangan guru sekitar Rp90 triliun, 93 persen guru bersertifikat, dan perpanjangan tugas guru non-ASN di sekolah negeri pada 2027 dengan gaji dari BOSP.
Sebanyak 188.003 guru tercatat sudah mendaftar dan belajar Pembelajaran Mendalam bertema Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA), menurut paparan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam acara Ngopi Bareng Bu Nunuk Bersama Fortadik di Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026). Menjelang Hari Guru Nasional 25 November, Ditjen GTK juga memaparkan anggaran tunjangan guru sekitar Rp90 triliun sepanjang 2026, sertifikasi yang sudah menjangkau sekitar 93 persen guru, dan kepastian bahwa guru non-ASN di sekolah negeri tetap bisa mengajar pada 2027.
Angka-angka itu terdengar besar, dan memang begitu. Namun, bagi guru di ruang kelas, pertanyaannya biasanya lebih sederhana: apakah saya sudah ikut pelatihan AI yang dimaksud, apakah tunjangan saya lancar, dan bagi guru honorer, apakah tahun depan saya masih mengajar di sekolah yang sama. Artikel ini merangkum jawabannya dari siaran pers resmi dan liputan media yang hadir di lokasi.
Ringkasnya: Ditjen GTK Kemendikdasmen mencatat 188.003 guru belajar materi Koding dan Kecerdasan Artifisial, terdiri dari 52.085 guru lewat kelompok kerja dan diklat bauran serta 135.918 guru lewat pelatihan mandiri. Anggaran tunjangan guru 2026 sekitar Rp90 triliun, lebih dari 2,8 juta guru atau sekitar 93 persen sudah bersertifikat pendidik. Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdata di Dapodik sebelum 31 Desember 2024 tetap bisa mengajar pada 2027 lewat perpanjangan surat edaran yang menurut Ditjen GTK sudah disetujui KemenPANRB, dengan gaji yang bisa dibayar dari dana BOSP. SE lanjutannya belum terbit.
Daftar Isi
- Apa yang dipaparkan Kemendikdasmen?
- Seperti apa pelatihan Koding dan Kecerdasan Artifisial untuk guru?
- Berapa anggaran tunjangan dan sejauh mana sertifikasi guru?
- Bagaimana nasib guru non-ASN pada 2027?
- Apa yang belum jelas?
- Apa yang bisa guru lakukan sekarang?
- FAQ
Apa yang dipaparkan Kemendikdasmen?
Acara temu media itu digelar Ditjen GTK bersama Forum Wartawan Pendidikan (Fortadik) sebagai rangkaian Hari Guru Nasional 2026. Paparannya dibawakan Dirjen GTK Nunuk Suryani dan Sekretaris Ditjen GTK Temu Ismail, lalu dirangkum dalam siaran pers Kemendikdasmen bertanggal Kamis, 19 November 2026. Isinya terbagi ke tiga kelompok besar: kesejahteraan, kompetensi, dan tata kelola guru.
Liputan Antara, detikEdu, dan InfoPublik menunjukkan sorotan wartawan justru jatuh pada guru non-ASN. Wajar saja, sebab surat edaran yang menjadi dasar penugasan mereka saat ini berlaku sampai akhir 2026. Padahal, di balik sorotan tersebut terselip angka yang paling dekat dengan dunia teknologi: jumlah guru yang belajar koding dan AI.
| Waktu | Peristiwa |
|---|---|
| Selasa, 5 Mei 2026 | Kemendikdasmen luruskan kabar guru non-ASN dirumahkan, rujuk SE Nomor 7 Tahun 2026 |
| Selasa, 27 Oktober 2026 | Mendikdasmen sebut guru non-ASN bisa ikut CPNS tahun depan tanpa PHK |
| Jumat, 6 November 2026 | Pemerintah dan DPR sepakati perpanjangan kontrak guru non-ASN |
| Rabu, 18 November 2026 | Ditjen GTK paparkan capaian guru dan rincian perpanjangan |
| Kamis, 19 November 2026 | Siaran pers Kemendikdasmen terbit |
| Rabu, 25 November 2026 | Hari Guru Nasional |
Seperti apa pelatihan Koding dan Kecerdasan Artifisial untuk guru?
Menurut siaran pers, 188.003 guru telah mendaftar dan belajar materi Pembelajaran Mendalam bertema Koding dan Kecerdasan Artifisial. Rinciannya 52.085 guru aktif di Pelatihan Kelompok Kerja dan Diklat Bauran, sedangkan 135.918 guru belajar lewat pelatihan mandiri. Ternyata, sekitar tujuh dari sepuluh peserta justru belajar lewat jalur mandiri.
Supaya terbayang apa yang dipelajari guru, laman resmi Koding dan KA Kemendikdasmen memuat capaian per jenjang. Di SD, murid diajak memahami dampak AI sehari-hari, membedakan AI dan bukan AI, serta memakai AI secara etis, misalnya menyadari bahwa AI tidak 100 persen benar dan pentingnya perlindungan data pribadi. Di SMP, materinya bergeser ke isu bias, ketergantungan, halusinasi, dan hak cipta, sementara di SMA penekanannya ada pada membuat program dan produk digital yang lebih kompleks.
Padahal, guru yang mengajarkannya tentu perlu lebih dulu nyaman dengan konsep-konsep itu, bahkan sebelum murid mulai bertanya. Topik ini juga kami bahas di artikel empat kemampuan literasi AI untuk siswa dan guru.
Namun, pelatihan koding dan AI bukan satu-satunya program. Justru pelatihan terbesar ada di Ruang GTK, dengan 518.133 guru mengikuti pelatihan daring, sementara 116.700 guru mengikuti pelatihan Pendidikan Inklusif tingkat Dasar, dan 61.777 guru difasilitasi meraih kualifikasi S-1 lewat skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bersama 127 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Siaran pers juga mencatat 1.858 guru sedang dilatih sebagai fasilitator daerah bidang STEM.
Berapa anggaran tunjangan dan sejauh mana sertifikasi guru?
Dari sisi kesejahteraan, Temu Ismail menyebut anggaran tunjangan guru non-ASN (Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru) sepanjang 2026 mencapai Rp20,21 triliun untuk 916.075 guru. Adapun tunjangan guru ASN (Tunjangan Khusus, Tunjangan Profesi, dan Dana Tambahan Penghasilan) mencapai Rp70,64 triliun untuk lebih dari 1,7 juta guru.
Jika dijumlahkan, menurut Temu Ismail dalam siaran pers tersebut, total anggaran tunjangan guru secara nasional mencapai sekitar Rp90 triliun. Ia menyebut angka itu sebagai bukti komitmen pemerintah menjadikan kesejahteraan guru salah satu prioritas pembangunan pendidikan.
Salah satu kuncinya justru sertifikasi, sebab sertifikat pendidik dari Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah syarat menerima tunjangan profesi. Nunuk Suryani menyebut percepatan PPG sebagai salah satu capaian utama.
"Dalam tiga tahun terakhir, kami berhasil melakukan percepatan PPG, baik bagi guru tertentu maupun calon guru. Sehingga jumlah guru yang sudah tersertifikasi hingga saat ini mencapai lebih dari 2,8 juta guru atau sekitar 93 persen," ujar Nunuk Suryani, Dirjen GTK Kemendikdasmen, dalam siaran pers.
Liputan detikEdu menambahkan detail dari paparan yang sama. Saat ini 86.958 guru sedang mengikuti PPG di 172 LPTK, dan masih ada 242.867 guru yang belum bersertifikat dengan target tuntas dalam tiga tahun. Menurut detikEdu, tunjangan profesi bagi guru ASN setara satu kali gaji, sedangkan bagi guru non-ASN Rp2 juta sebulan. Bahkan Nunuk mengakui masih ada guru yang belum menerima tunjangan karena penempatan yang menumpuk atau tidak merata, dan menyebut distribusi guru sebagai kewajiban pemerintah daerah.
"Kewajiban mendistribusikan itu belum berjalan dengan baik," kata Nunuk Suryani, seperti dikutip detikEdu.
Bagaimana nasib guru non-ASN pada 2027?
Bagian ini justru paling ditunggu guru honorer. Menurut detikEdu dan InfoPublik, ada 172.323 guru non-ASN yang masih mengajar di sekolah negeri. Siaran pers Kemendikdasmen menulis 173.323, selisih seribu dari angka yang dilaporkan media dan dari angka Mensesneg yang kami catat dalam berita PPPK paruh waktu jadi penuh waktu awal bulan ini. Hingga artikel ini ditulis, belum ada ralat resmi soal selisih tersebut.
Dasar penugasan mereka saat ini adalah Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026, yang menurut Antara memberi kepastian masa kerja dan penggajian sampai 31 Desember 2026. Untuk tahun depan, Temu menyebut akan ada surat edaran lanjutan.
"Nanti akan ada perpanjangan surat edaran Pak Menteri dan itu sudah disetujui oleh KemenpanRB," kata Temu Ismail, seperti dilaporkan Antara dan detikEdu.
Menurut Antara dan detikEdu, gaji guru non-ASN dapat dibayar melalui dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Siaran pers menambahkan tiga kriteria guru yang penugasannya diperpanjang: terdata di Dapodik sebelum 31 Desember 2024, aktif mengajar dengan perjanjian kerja yang semula berakhir Desember 2026, dan bertugas di sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah. Dukungan kesejahteraannya berupa Tunjangan Profesi Guru bagi yang bersertifikat dan memenuhi beban kerja, insentif bagi yang belum bersertifikat, serta tambahan penghasilan yang dapat diberikan pemerintah daerah.
Sementara itu, penyelesaian jangka panjangnya diarahkan lewat seleksi CPNS. Nunuk menegaskan guru yang belum lulus tidak otomatis kehilangan tempat mengajar.
"Mereka berkesempatan mengikuti seleksi CPNS sampai status ASN mereka dapat dan jika belum lulus, mereka masih bisa mengajar di satuan pendidikan tersebut sampai mereka diproses menjadi ASN," ujar Nunuk Suryani, seperti dikutip detikEdu.
Namun, jalur CPNS itu ternyata bukan CPNS 2026. Menurut Kompas.com, formasi CPNS guru Kemendikdasmen tahun ini hanya untuk Sekolah Nasional Terintegrasi, khusus lulusan baru PPG Calon Guru, tanpa afirmasi usia, seperti kami bahas dalam berita formasi CPNS guru SNT. Mendikdasmen Abdul Mu'ti, dalam pernyataan pada Selasa, 27 Oktober, yang dikutip Antara, menyebut guru non-ASN baru dapat ikut seleksi CPNS tahun depan.
Apa yang belum jelas?
Namun, ada beberapa hal yang masih menggantung. Pertama, surat edaran lanjutan belum terbit, jadi rincian teknisnya, termasuk besaran gaji yang dibayar dari BOSP, belum bisa dipastikan. Kedua, menurut detikEdu, Nunuk menyebut setelah SE berakhir akan ada rujukan hukum baru berbentuk Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah, tetapi bentuk dan jadwalnya belum diumumkan.
Ketiga, ada perbedaan kecil antarsumber yang sebaiknya kamu ketahui. Selain selisih 172.323 dan 173.323 tadi, siaran pers mengutip Nunuk soal percepatan PPG "dalam tiga tahun terakhir", sedangkan detikEdu mengutipnya "dalam 2 tahun terakhir". Bahkan angka 916.075 penerima tunjangan non-ASN jauh lebih besar daripada jumlah guru non-ASN di sekolah negeri, dan siaran pers tidak merinci asal sekolah para penerima itu.
Keempat, siaran pers menyebut rencana Studio Guru untuk menghubungkan guru terbaik dengan murid di seluruh Indonesia, tetapi bentuk programnya belum dijelaskan.
Apa yang bisa guru lakukan sekarang?
Aturan teknisnya memang belum keluar, namun ada beberapa langkah yang bisa dikerjakan dari sekarang:
- Cek data Dapodik. Kriteria perpanjangan memakai batas data 31 Desember 2024. Pastikan nama, status, dan sekolah tempat mengajar sudah benar lewat operator sekolah.
- Simpan perjanjian kerja. Salah satu kriterianya adalah perjanjian kerja yang semula berakhir Desember 2026, jadi dokumen itu sebaiknya mudah ditemukan saat diminta.
- Mulai pelatihan Koding dan KA bila belum ikut. Jalur pelatihan mandiri menampung peserta terbanyak. Pendaftarannya tertaut dari laman Koding dan KA Kemendikdasmen.
- Pantau kanal resmi. Cocokkan setiap kabar soal guru non-ASN dengan situs Kemendikdasmen dan KemenPANRB. Kabar "guru honorer dirumahkan 2027" sudah diluruskan Kemendikdasmen pada 5 Mei lalu.
- Siapkan diri untuk CPNS 2027. Kalau kamu guru non-ASN, bahkan latihan soal sedikit demi sedikit sejak sekarang lebih ringan daripada belajar mendadak saat jadwal diumumkan.
FAQ: Capaian guru dan guru non-ASN 2027
Berapa guru yang ikut pelatihan Koding dan Kecerdasan Artifisial?
Sebanyak 188.003 guru, terdiri dari 52.085 guru di Pelatihan Kelompok Kerja dan Diklat Bauran serta 135.918 guru lewat pelatihan mandiri, menurut siaran pers Kemendikdasmen 19 November 2026.
Apakah guru non-ASN tetap mengajar pada 2027?
Ya, bagi guru non-ASN di sekolah negeri yang terdata di Dapodik sebelum 31 Desember 2024, aktif mengajar dengan perjanjian kerja yang semula berakhir Desember 2026, dan bertugas di sekolah pemerintah daerah. Dasarnya perpanjangan surat edaran Mendikdasmen yang menurut Ditjen GTK sudah disetujui KemenPANRB, tetapi belum terbit.
Dari mana gaji guru non-ASN dibayar tahun depan?
Menurut Sekretaris Ditjen GTK Temu Ismail, gaji guru non-ASN dapat dibayar melalui dana BOSP. Guru yang bersertifikat dan memenuhi beban kerja menerima Tunjangan Profesi Guru, sedangkan yang belum bersertifikat menerima insentif.
Berapa anggaran tunjangan guru 2026?
Sekitar Rp90 triliun, terdiri dari Rp70,64 triliun untuk lebih dari 1,7 juta guru ASN dan Rp20,21 triliun untuk 916.075 guru non-ASN.
Apakah guru non-ASN bisa ikut CPNS 2026?
Formasi CPNS guru Kemendikdasmen tahun ini hanya untuk Sekolah Nasional Terintegrasi dan khusus lulusan baru PPG Calon Guru. Guru non-ASN diarahkan ke seleksi CPNS tahun depan, dan yang belum lulus tetap bisa mengajar di sekolahnya.
Paparan menjelang Hari Guru ini memberi dua pesan sekaligus. Di satu sisi, pelatihan koding dan AI sudah menjangkau ratusan ribu guru. Di sisi lain, ratusan ribu guru honorer masih menunggu selembar surat edaran yang menentukan tahun ajaran mereka berikutnya.
Kalau kamu guru yang ternyata ingin mencoba AI langsung untuk bahan ajar, kakak.ai bisa jadi tempat berlatih. Peraga Animasi di kakak.ai mengubah satu kalimat permintaan menjadi halaman animasi berdurasi 30 sampai 90 detik untuk ditayangkan di kelas, seperti contoh di artikel peraga animasi untuk guru. Hasilnya tetap perlu kamu periksa sebelum dipakai mengajar. Coba Sekarang, Gratis.
Platform AI all-in-one untuk produktivitas kamu
Coba kakak.ai Gratis